Kampanye hitam melalui media sosial marak

kampanye hitam serta black campaign melalui media sosial, seperti facebook serta twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur pada nusa tenggara barat di mei 2013 juga pemilu anggota legislatif 2014.

ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid selama mataram, rabu, menungkapkan para pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi juga memfitnah pasangan kandidat lain, demikian serta calon anggota legislatif.

kampanye dengan media sosial serta jejaring sosial, semisal facebook juga twitter diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 1/2012 tenntang dengan kampanye legislatif. tapi supaya pilkada tak banyak diatur secara gamblang, ujarnya.

namun, katanya, ini mesti dipahami secara substansi daripada masalah tersebut, meskipun tidak diatur secara normatif di pkpu terkait melalui pilkada, banyak perbuatan hukum yang dilarang, seperti menghasut, memfitnah dan menhina bagian lain.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan, di keuntungan ini apakah perbuatan tersebut ditarik ke tindak pidana pemilu serta, di hal ini bawaslu dapat mengambil tindakan pas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila ada catatan perihal gal itu.

kami mampu menyaksikan dari tema sulit, bila itu diselenggarakan di momentum kampanye pemilu, tapi ini mesti menggandeng banyak pihak untuk adalah kesepahaman bersama. selama jumlah tersebut bisa mencari undang-undang mengenai infomasi teknologi elektronik (ite), ujarnya.

upaya iini, berdasarkan dia, agar pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal yang tidak produktif, sebab menurut undang-undang kampanye tersebut diselenggarakan selama rangka memberikan studi politik kepada warga.

karena itu masalah ini mesti diskusikan dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, kpu, kpid dan bawaslu agar banyak Salah satu pemahaman. jika ditarik ke tindak pidana pemilu, dengan demikian polisi mampu memproses, ujarnya.

khuwailid menyatakan, di ini sudah ada ruang kosong, karena masalah ini tak diatur secara tegas dalam regulasi dan ada. tapi lubang tersebut mesti ditutup, tapi ini tak mampu cuma dilaksanakan bawaslu serta kpid sendiri, karena keuntungan itu merupakan otoritas institusi lain.

ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media internet tergolong pesan singkat serta sms dan jejaring sosial ada dimanfaatkan untuk kampanye hitam.

tidak mampu dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 banyak bagian yang mencari media online untuk kampanye termasuk black campaign atau kampanye hitam, ujarnya.